- Afdhol Abdul Hanaf
Headlines News :

Perhatian

makalah ini hanya sebagai panduan kawan-kawan dalam membuat makalah. sebisa mungkin untuk tidak copy paste. terimakasih
Home » »

Written By Afdhol Abdul Hanaf on Rabu, 09 Oktober 2013 | Rabu, Oktober 09, 2013

MENGIMPLEMENTASIKAN PERENCANAAN SISTEM PAI DALAM MEWUJUDKAN STANDAR PEMBIAYAAN (PP NO. 19 TAHUN 2005)
Oleh: Afdhol Abdul Hanaf, dkk
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Kualitas pendidikan formal banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mempercayakan pendidikan di sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan peserta didik. Tentunya dengan mempercayakan pendidikan di sekolah, lembaga sekolah harus mempertanggungjawabkan untuk membentuk peserta didik agar dapat berkembang secara efektif. Dengan adanya perkembangan yang signifikan, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
Pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, akan tetapi apabila tidak didukung adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang bermutu dan berkualitas hanya akan menjadi angan-angan belaka. Oleh karena itu ditetapkannya dana pendidikan 20% dari APBN/APBD adalah bukti bahwa pemerintah serius dalam memajukan mutu pendidikan di Indonesia.
Biaya pendidikan yang besar tidak akan ada efeknya apabila dalam penggunaannya belum tepat sasaran. Biaya yang besar hanya akan terbuang sia-sia apabila dalam pengelolaannya kurang strategis. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi faktor utama dalam mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
Rasa ingin tahu untuk mengetahui seluk-beluk mengenai sekolah tertuang dalam pikiran setiap individu mahasiswa. Oleh karena itu, pemakalah melakukan studi penelitian di MAN Wonosari guna mencari berbagai macam data tentang pembiayaan. Dipilihnya MAN Wonosari dikarenakan memang untuk bantuan pembiayaan dari pemerintah bisa dikatakan terhambat, akan tetapi mereka tetap mampu untuk  mengembangkan mutu pendidikan yang ada di sana.
B.     Rumusan Masalah
1.      Bagaimanakah pengertian pembiayaan dalam pendidikan?
2.      Apa saja jenis pembiayaan pendidikan menurut PP No. 19 tahun 2005?
3.      Bagaimana kegiatan pembiayaan dalam pendidikan?
4.      Apa sajakah faktor pengaruh pembiayaan pendidikan?
5.      Bagaimanakah implementasi PP No.19 Tahun 2005 di MAN Wonosari?
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Perencanaan Pembiayaan
Perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.[1] Nanang Fattah memberikan argumen mengenai pembiayaan, yaitu jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan.[2] Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruangan, pengadaan alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya mengenai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan.
B.     Jenis Pembiayaan
Pembiayaan dalam PP nomor 19 tahun 2005 terbagi menjadi tiga jenis, yakni biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.[3]
Oleh karena itu, agar tugas dalam mengelola keuangan sekolah berjalan lancar maka terdapat tiga tugas dan peran yang dilakukan sekolah, yaitu otorisator, ordonator, bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan/ pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya.[4]
C.    Kegiatan Pembiayaan
Kegiatan pembiayaan memiliki tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan keuangan (budgeting), tahap pelaksanaan (accounting), dan tahap penilaian (auditing).[5]
1.      Budgeting (penganggaran)
Budgeting merupakan proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.[6] Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai bentuk perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis. Ketiga fungsi tersebut dapat berjalan apabila jumlah yang dicantumkan dalam anggaran merupakan jumlah yang diperkirakan akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah tersebut diupayakan agar mendekati angka yang sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah perhitungan pajak-pajak terkait yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[7]
Menurut Muhaimin, langkah penyusunan anggaran terbagi menjadi 6 langkah, yaitu:[8]
a.       Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
b.      Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya
c.       Menentukan program kerja dan rincian program
d.      Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
e.       Menghitung dana yang dibutuhkan
f.       Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
Sedangkan menurut Nanang Fattah, prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik, yaitu:[9]
a.       Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
b.      Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
c.       Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab pada dasarnya anggaran merupakan pernyataan finansial.
d.      Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
e.       Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
f.       Melakukan revisi usulan anggaran.
g.      Persetujuan revisi usulan anggaran.
h.      Pengesahan anggaran.

Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatannnya, jumlah biaya yang terealisasikan belum tentu sama dengan anggaran yang direncanakan. Hal tersebut harus dianalisis penyebabnya, dan dilakukan revisi anggaran agar fungsi anggaran dapat tetap berjalan. Perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain:[10]
a.       Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran
b.      Terjadinya penghematan atau pemborosan
c.       Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
d.      Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi
e.       Penyusunan anggaran yang kurang tepat.
2.      Accounting (pembukuan)
Pembukuan atau pengurusan keuangan ini meliputi dua hal yaitu, pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.[11]
3.      Auditing (pemeriksaan)
Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kegiatan lain yang menyangkut pembiayaan yakni membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan.
D.    Faktor Pengaruh Pembiayaan Pendidikan
Berhasil tidaknya suatu pembiayaan pendidikan tidak lepas dari beberapa faktor. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar sistem pendidikan yang mencakup sebagai berikut: [12]
1.      Demokrasi Pendidikan yang Berkembang
Tidak semua orang dapat menikmati pendidikan pada saat terjadinya penjajahan pendidikan. Akan tetapi setelah merdeka, pendidikan dapat diikuti oleh siapa saja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perumusan pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 dan 2. Dengan adanya demokrasi tersebut pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan.
2.      Kebijaksanaan Pemerintah
Pemerintah ikut berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diberikannya hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemberian hak tersebut bertujuan agar suatu bangsa dapat mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Peran pemerintah dalam pencapaian tujuan itu dengan memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang dapat menunjang dan meringankan pendidikan. Misalnya pemberian pembiayaan yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan beasiswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya.
3.      Tuntutan Pendidikan
Tuntutan akan pendidikan dalam negeri ditandai oleh segi kuantitas, yakni semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan. Dan juga ditandai oleh segi kualitas, yakni naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4.      Adanya Inflasi
Inflasi merupakan keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan dikarenakan harga satuan biaya juga menjadi naik mengikuti kenaikan inflasi.
Faktor kedua yang mempengaruhi pembiayaan adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor internal antara lain mencakup hal berikut:[13]
1.      Tujuan Pendidikan
Salah satu contoh tujuan pendidikan yang berpengaruh pada pembiayaan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Perubahan tujuan pendidikan kearah penguasaan 10 kompetensi mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
2.      Penggunaan Pendekatan
Penggunaan strategi belajar mengajar yang menuntut diadakannya praktek di laboratorium atau bengkel akan menelan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan metode lain dan pendekatan secara individual.
3.      Materi yang Disajikan
Materi pelajaran yang memerlukan praktek akan lebih banyak memerlukan biaya daripada materi yang hanya dilakukan dengan penyampaian teori.
4.      Tingkat dan Jenis Pendidikan
Tingkat dan jenis pendidikan merupakan dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat, dan juga tuntutan terhadap kompetensi lulusannya.
E.     Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada bab IX pasal 62 merupakan standar pembiayaan. Bunyi dari pasal 62 dalam peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:[14]
Pasal 62
(1)    Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
(2)    Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
(3)    Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
(4)    Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.      gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b.      bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c.       biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
(5)    Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP”

F.     Implementasi di MAN Wonosari
Dalam mengimplementasikan standar pembiayaan sesuai dengan pp no. 19 tahun 2005, khususnya tentang standar pembiayaan, pemakalah melakukan observasi di MAN Wonosari. Adapun observasi ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja MAN Wonosari dan Rincian Biaya Pendidikan Man Wonosari tahun ajaran 2012/2013. Sedangkan sumber wawancara dari observasi ini adalah Ibu Rita (bendahara madrasah) dan Ibu Eni (mantan bendahara madrasah).
1.    Rencana Anggaran Pendapatan
Sumber pendapatan pembiayaan pendidikan di MAN Wonosari berasal dari tiga sumber, yaitu dari pemerintah (DIPA), komite sekolah, dan iuran alumni. Ketiga sumber ini yang nantinya akan memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada di MAN Wonosari. Jumlah rencana pemasukan dari DIPA sebesar Rp.4.587.089.000,00. Adapun sumber dana dari komite sekolah sebesar Rp. 405.558.515,00 dan dari iuran alumni sebesar Rp. 42.000.000,00. Jumlah total rencana pemasukan adalah Rp. 5.170.647.515,00.
2.    Rencana Anggaran Pengeluaran
Kegiatan pengelolaan pembiayaan di MAN Wonosari meliputi tiga tahap, yaitu tahap budgeting, accounting, dan auditing. Pada tahap budgeting (penyusunan anggaran) dilakukan melalui rapat dengan melibatkan kepala madrasah, wakil kepala sekolah, guru, TU, dan komite madrasah. Rapat ini digunakan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan beserta besarnya biaya yang dibutuhkan. Dalam rapat ini juga untuk menentukan biaya personal atau biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik ketika menuntut ilmu di MAN Wonosari. Dengan mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan srta biaya yang dibutuhkan, maka MAN Wonosari dapat menentukan anggaran pemasukan agar nantinya kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.
Setelah penyusunan anggaran selesai, kemudian tahap kedua yaitu tahap accounting. Tahap ini menyangkut akan kebijakan dalam menerima dan mengeluarkan uang.
a.       Anggaran dari DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang sering disebut dengan DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dana dari DIPA tersebut digunakan untuk:
1)      Belanja Pegawai
Besarnya anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai di MAN Wonosari sebesar Rp. 3.928.240.000,00. Anggaran ini digunakan untuk menggaji guru-guru dan tenaga kependidikan.
2)      Belanja Barang
Yang dimaksud belanja barang di sini adalah anggaran yang digunakan untuk memenuhibarang yang bersifat habis pakai, seperti alat tulis, tinta, kapur, dan lain sebagainya. Adapun perencanaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 376.029.000,00.
3)      Belanja Modal
Belanja modal merupakan pembelian barang yang digunakan sebagai aset tetap seperti gedung, LCD, buku perpustakaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal anggaran untuk belanja modal sangat sulit untuk cair. Sebagai contoh untuk merobohkan gedung saja membutuhkan waktu tiga tahun untuk diberi izin. Perlengkapan-perlengkapan lain pun sulit untuk dipenuhi mengingat sulitnya mendapatkan dana dari DIPA. Dengan kondisi semacam ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan iuran siswa, zakat guru, dan iuran alumni.[15] Adapun perencanaan anggaran yang dibutuhkan MAN Wonosari tersebut sebesar Rp. 87.500.000,00.
4)      Bantuan Sosial
Belanja sosial diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Siswa yang mendapatkan bantuan ini berkisar antara 170-200 siswa tiap tahunnya. Setiap peserta didik medapatkan bantuan sebesar Rp.780.00,00 setiap tahunnya. Uang tersebut digunakan untuk membayar SPP. Adapun anggaran bantuan sosial yang tercantum dalam RAPB MAN Wonosari adalah sebesar Rp. 195.320.000,00.
b.      Anggaran dari Komite Madrasah
Sumber dana dari komite sekolah terdiri dari dua sumber, yaitu sumber dari iuran orang tua/wali dan zakat profesi guru dan karyawan MAN Wonosari. Adapun untuk iuran pada tahun 2012/2013, setiap siswa dikenai biaya sebesar Rp. 1.800.000,00 untuk kelas X IPA/IPS/Agama, Rp.880.000,00 untuk kelas XI jurusan IPA/IPS/Agama, dan Rp.1.150.000,00 untuk kelas XII jurusan IPA/IPS/Agama. Sedangkan untuk jurusan TI, kelas X dikenakan biaya Rp.1.860.000,00 tiap tahunnya, kelas XI Rp.940.000,00 tiap tahunnya, dan kelas XII Rp.1.310.000,00 tiap tahunnya. Biaya untuk kelas X tersebut sudah termasuk infak pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp.800.000,00. Dengan biaya yang seperti ini pun masih banyak peserta didik yang tidak dapat melunasinya sehingga madrasah tersebut mengajukan bantuan sosial kepada DIPA sebagaimana yang tertera di atas ditambah dengan zakat profesi guru dan karyawan yang setiap tahunnya rata-rat mendapatkan Rp.11.500.000,00. Zakat guru ini digunakan untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik dan sebagai tambahan untuk pengembangan madrasah.
c.       Infaq Alumni
Infaq alumni di sini adalah sumbangan siswa yang telah lulus dari MAN Wonosari sebagai bentuk kenang-kenangan dari siswa kepada madrasah. Setiap siswa dapat memberikan barang ataupun uang sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Pada tahun 2012, peserta didik yang lulus memberikan sumbangan seikhlasnya dengan minimal sumbangan Rp.300.000,00.
Tahap terakhir yang dilakukan oleh MAN Wonosari adalah tahap auditing atau tahap pemeriksaan. Pada tahap ini segala hal yang berkaitan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada pihak yang berwewenang. Anggaran keuangan yang berasal dari DIPA dilaporkan kepada menteri agama, dan anggaran keuangan yang berasal dari komite sekolah dilaporkan kepada ketua komite dan disampaikan pada saat rapat komite. Penyampaian anggaran kepada komite tersebut dilakukan setiap tahunnya dan pada saat akhir masa jabatannya. Dalam hal ini, bendahara DIPA dan bendahara komite yang bertanggung jawab penuh terhadap anggaran pendidikan di MAN Wonosari.



[1]Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 48
[2]Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), Hlm. 78.
[3]Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 174.
[4] Suyoto, Manajemen Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.210.
[5] Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 257.
[6]Ibid, hlm. 258.
[7]Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 359.
[8] Ibid., hlm. 359
[9]Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.50.
[10]Ibid, hlm. 360.
[11] Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hlm. 318.
[12] Ibid., hlm. 320-321.
[13] Ibid., hlm. 321-322.
[14] Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru......,  hlm. 174.
[15] Wawancara dengan Ibu Eni dan Bu Rita selaku bendahara Madrasah, tanggal 2 Mei 2013.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Blogger Template Free | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2012. Afdhol Abdul Hanaf - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger