- Afdhol Abdul Hanaf
Headlines News :

Perhatian

makalah ini hanya sebagai panduan kawan-kawan dalam membuat makalah. sebisa mungkin untuk tidak copy paste. terimakasih
Home » »

Written By Afdhol Abdul Hanaf on Rabu, 09 Oktober 2013 | Rabu, Oktober 09, 2013

PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
Oleh: Afdhol Abdul Hanaf, dkk 
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[1] Maksudnya adalah bahwa seorang guru tidak hanya sekedar transfer of knowledge saja, akan tetapi juga harus membentuk kepribadian peserta didik sesuai kultur yang ada.
Mantan Menteri Pendidikan Nasional, H. A. Malik Fadjar pernah melontarkan statement sebagai berikut: “Pada saat ini di dunia pendidikan kita masih kekurangan guru, kalau tenaga pengajar banyak, tetapi tenaga guru masih sangat langka. Ukuran kualitas Perguruan Tinggi bukan hanya dilihat dari berapa yang bergelar doktor, tetapi berapa banyak guru di dalamnya”.[2] Statement ini cukup menarik untuk dicermati di tengah-tengah situasi krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik krisis citra, kepercayaan, maupun krisis image di kalangan dunia internasional. Berbagai krisis tersebut akan lebih parah lagi jika menimpa dunia pendidikan kita.
Hal serupa juga dilontarkan oleh ketua umum pengurus besar PGRI yang mana kualitas guru pada saat ini masih sangat rendah. Hal ini sangat disayangkan mengingat masa depan anak Indonesia bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan.[3] Rendahnya kualitas guru ini tentu mengakibatkan kualitas pendidikan juga rendah sehingga tujuan dari pendidikan akan sulit untuk dicapai.
Dengan melihat latar belakang di atas perlulah kiranya kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa tarbiyah membuka dan merenungkan kembali isi dari PP No. 74 tahun 2008 agar nantinya apabila kita menjadi guru dapat menjadi guru yang benar-benar berkualitas dan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya secara maksimal. Peraturan pemerintah ini sebagai bentuk penjabaran khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga perlu menetapkan peraturan tentang guru. Oleh karena itu, makalah ini akan mengupas lebih jauh lagi bagaimana isi dari PP No. 74 tahun 2008 tersebut.
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa pengertian guru?
2.      Bagaimana kompetensi dan sertifikasi guru dalam PP No. 74 tahun 2008?
3.      Bagaimana hak guru dalam PP No. 74 tahun 2008?
4.      Bagaimana beban kerja guru dalam PP No. 74 tahun 2008?
5.      Bagaimana wajib kerja dan pola ikatan dinas dalam PP No. 74 tahun 2008?
6.      Bagaimana pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru dalam PP No. 74 tahun 2008?
7.      Bagaimana sanksi guru dalam PP No. 74 tahun 2008?
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Guru
Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.[4] Surya mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik profesional adalah pendidik yang mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik/guru, baik kepada peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.[5]
Dalam konsep pendidikan Islam, posisi guru sangatlah terhormat. Guru diposisikan sebagai orang yang ‘alim, wara’, shalih, dan uswah. Dengan demikian guru dituntut untuk beramal shaleh sebagai aktualisasi diri dari keilmuan yang ia miliki.[6] Seorang guru juga disebut sebagai ustadz, murabbi, mu’addib, mursyid, maupun mudarris. Kata ustadz biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesional bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya. Seorang guru harus berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman.[7]
Seorang guru juga dapat disebut sebagai mursyid, maksudnya adalah bahwa seorang guru harus bisa menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan guru merupakan model atau sentral identifikasi diri, yakni menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didik.[8]
B.     Kompetensi dan Sertifikasi dalam PP No. 74 Tahun 2008
1.      Kompetensi
Menurut Daryanto, kompetensi berasal dari bahasa Inggris yakni “competence” yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kesanggupan.[9] Sedangkan secara istilah, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.[10] Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini antara lain meliputi pemahaman terhadap peserta didik dan pengembangan kurikulum atau silabus. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
Kompetensi sosial guru berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan tempat tinggal guru. Sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; serta menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang mata pelajaran yang diampu dan yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.
2.      Sertifikasi
Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, serta (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.[11]
Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.[12]
C.    Hak Guru dalam PP No. 74 Tahun 2008
Dalam menjabat sebagai guru, seorang guru memiliki hak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut: [13]
1.      Tunjangan profesi, diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.       Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen.
b.      Memenuhi beban kerja sebagai guru.
c.       Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
d.      Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.
e.       Berusia paling tinggi 60 tahun.
f.       Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
2.      Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional, diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan yang hampir sama dengan persyaratan tunjangan profesi, ditambah dengan melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru.
3.      Tunjangan khusus, diberikan bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial.
4.      Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru tetap yang bukan PNS diberikan sesuai dengan keseteraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru PNS.
5.      Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
6.      Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan-penghargaan tersebut dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
7.      Dalam melaksanakan keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dngan tugas dan prestasi kerja.
8.      Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik yang sesuai dengan aturan-aturan pendidikan.
9.      Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
10.  Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah.
11.  Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru.
12.  Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional.
13.  Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik maupun kompetensinya, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi di bidangnya.
14.  Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D.    Beban Kerja Guru dalam PP No. 74 tahun 2008
Beban kerja guru mencakup lima kegiatan pokok, yaitu:
1.      Merencanakan pembelajaran.
2.      Melaksanakan pembelajaran.
3.      Menilai hasil pembelajaran.
4.      Membimbing dan melatih peserta didik.
5.      Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Yang dimaksud dengan beban kerja guru dalam pp no. 74 tahun 2008 adalah bahwa guru wajib memenuhi minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka dalam satu minggu.[14]
E.     Sanksi Guru dalam PP No. 74 Tahun 2008
Sanksi guru merupakan hukuman yang diberikan kepada guru yang melakukan pelanggaran.[15] Adapun dalam PP no. 74 tahun 2008, sanksi bagi guru dijelaskan pada pasal 63 dan 64. Sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:[16]
1.      Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu sepuluh tahun, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.
2.      Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajara 24 jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari menteri dihilangkan haknya untuk mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
3.      Guru yang sudah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru akan tetapi menolak wajib kerja di daerah khusus akan mendapatkan sanksi berupa (a) penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama satu tahun; (b) pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama dua tahun; dan (c) pencabutan hak untuk menjadi guru selama empat tahun bagi warga negara Indonesia selain guru.
4.      Guru yang mengingkari pernyataan tertulis dikenai sanksi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa (a) penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama empat tahun; (b) penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama empat tahun; (c) penghentian tunjangan profesi selama empat tahun; atau (d) penghentian pemberian maslahat tambahan selama empat tahun.
5.      Guru yang memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum akan diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima.
6.      Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi akan tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh departemen tidak memenuhi lagi kriterianya maka dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut.

F.     Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas
Yang dimaksud dengan wajib kerja guru dalam pp no. 74 tahun 2008, khususnya pada pasal 55 adalah bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI.[17] Keadaan darurat di sini adalah situasi luar biasa yang terjadi di daerah khusus tersebut, seperti terjadinya bencana alam, bencana sosial, atau situasi lain yang mengakibatkan kelangkaan guru, sehingga proses pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).[18]
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan daerah. Adapun dilaksanakannya pola ikatan dinas bagi calon guru dimaksudkan untuk:[19]
a.       Memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.
b.      Memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
c.       Memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, dan pengawas kelompok mata pelajaran.
d.      Memenuhi proyeksi kekurangan guru secara nasional.
G.    Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan dalam PP No. 74 Tahun 2008
Pada satuan pendidikan, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan dengan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional. Perencanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.
Pada jabatan struktural, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Penempatan tersebut dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru minimal 8 tahun. Guru yang ditempatkan akan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan tambahan. Akan tetapi bisa mendapatkan haknya kembali ketika ditugaskan kembali menjadi guru.
Pemindahan guru dilakukan baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pemindahan tersebut dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas minimal 4 tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus.
PENUTUP
Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Dalam pengajarannya, guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Dengan penguasaan empat kompetensi ini diharapkan guru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan daripada pendidikan akan lebih mudah untuk dicapai.
Ada beberapa hal pokok terkait dengan beban kerja guru. Seorang guru harus melakukan pertemuan kepada peserta didik minimal 24 jam tatap muka tiap minggunya dan maksimal 40 tatap muka. Adapun beban kerja pokok bagi guru meliputi perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas-tugas tambahan. seorang guru juga memiliki berbagai hak, antara lain mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, kesetaraan tunjangan, maslahat tambahan, penghargaan, promosi, cuti, mendapatkan perlindungan, dan lain-lain.
Seorang guru yang melakukan suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI.




DAFTAR PUSTAKA
Afifah, Riana. 4 Masalah Utama Guru yang Tak Kunjung Selesai. http://edukasi. kompas.com/read/2012/11/26/1337430/4.Masalah.Utama.Guru.yang.Tak.Kunjung.Selesai, diakses pada tanggal 25 Maret 2013 pada pukul 8.52.
Agus Wibowo & Hamrin. 2012. Menjadi Guru Berkarakter. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ma’arif, A. Syafi’i. 1993. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.
Muhaimin. 2003. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat.
Naim, Ngainun. 2011. Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 55 ayat (1)
Rayon 10. Sertifikasi Guru dalam Jabatan. http://sertifikasiguru-r10.org/, diakses pada tanggal 29 April 2013
Surya dalam Kunanda. 2007. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) DAN Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Bandung: Citra Umbara. 2009.
Wiwik, dik. Penghargaan dan Sanksi bagi Guru, http://pandidikan.blogspot.com/2011/ 06/penghargaan-dan-sanksi-bagi-guru.html, diakses pada tanggal 29 April 2013.



[1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 2.
[2] Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat, 2003), hlm. 209.
[3] Riana Afifah, 4 Masalah Utama Guru yang Tak Kunjung Selesai, http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/26/1337430/4.Masalah.Utama.Guru.yang.Tak.Kunjung.Selesai, diakses pada tanggal 25 Maret 2013 pada pukul 8.52.
[4] Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 224.
[5] Surya dalam Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) DAN Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),    hlm. 47.
[6] Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5.
[7] A. Syafi’i Ma’arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 151.
[8] Ibid, hlm. 213.
[9] Agus Wibowo&Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.102.
[10] Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 ayat (1), hlm.228.
[11] Rayon 10, Sertifikasi Guru dalam Jabatan, http://sertifikasiguru-r10.org/, diakses pada tanggal 29 April 2013
[12] Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1), hlm. 231.
[13] Ibid, hlm 240-249.
[14] PP No. 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 52 ayat 1 dan 2.
[15] Wiwik, dkk, Penghargaan dan Sanksi bagi Guru, http://pandidikan.blogspot.com/2011/06/penghargaan-dan-sanksi-bagi-guru.html, diakses pada tanggal 29 April 2013.
[16] Undang-Undang RI Nomor ......., hlm. 269-270.
[17] Ibid, hlm. 263.
[18] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 55 ayat (1), hlm. 20.
[19] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (Bandung: Citra Umbara, 2009), pasal 56 ayat (3), hlm. 264.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Blogger Template Free | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2012. Afdhol Abdul Hanaf - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger